PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. M.HH-01.PW..01.01 TAHUN 2011

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. M.HH-01.PW.01.01 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN



Selanjutnya....


Baca Selengkapnya.....

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. M.HH-01.04.03 TAHUN 2011

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. M.HH-01.04.03 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN



Selanjutnya...


Baca Selengkapnya.....

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Surat Irjen Kepada Kakanwil tentang Penetapan WBK
2. Pedoman Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang WBK
3. Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang WBK
4. Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang WBK



Baca Selengkapnya.....

UNDANG - UNDANG YANG BERLAKU di INDONESIA

Undang - Undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistim Pemasyarakatan
( silahkan Klik file dalam bentuk PDF )

Baca Selengkapnya.....

PERATURAN PEMERINTAH

1. PP 31 th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)
2. PP 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)
3. PP 57 th 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)
4. PP 58 th 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan (unduh disini)
5. PP 137 th 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (unduh disini)
6. PP 28 th 2006, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 32 TAHUN 1999 Tentang Syarat dan Tata Cacar Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)
7. PP 38 th 2009 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (unduh disini)
   

Baca Selengkapnya.....

KEPUTUSAN PRESIDEN

Kepres 174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini)

Baca Selengkapnya.....

PENETAPAN PRESIDEN

Penpres No.2 Th 1964 tentang Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer (unduh disini)


Baca Selengkapnya.....

PERATURAN MENTERI

1. Permen 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tatib Rutan (unduh disini)
2. Permenhukham No M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asmimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (unduh disini)
3. Permenhukham No. M.HH-01.PR.01.01 tahun 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010 - 2014 (unduh disini) 

Baca Selengkapnya.....

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM dan HAM RI

1. Kepmenkeh Th 1983 tentang Penetapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan (unduh disini)
2. Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (unduh disini)
3. Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rutan Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (unduh disini)
4. Kepmen Th 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah (unduh disini)
5. Kepmen Th 1990 tentang Dana Penunjang Narapidana dan Insentif Karya Narapidana (unduh disini)
6. Kepmen Th 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan (unduh disini)
7. Kepmen Th 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana (unduh disini)
8. Kepmen Th 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak dan Tahanan (unduh disini)
9. Kepmen Th 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana (unduh disini)
10. Kepmenkeh Th 1997 tentang Perubahan Kepmenkeh Orta Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (unduh disini)
11. Kepmen Th 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)
12. Kepmen Th 1999 tentang Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (unduh disini)
13. Kepmen Th 1999 tentang Pelaksanaan Kepres No.174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini)
14. Kepmen Th 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus Pada Hari Natal Th 1999 Dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syahwal 1420 H Th 2000 (unduh disini)
15. Kepmen Th 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana (unduh disini)
16. Kepmen Th 2000 tentang Tata Cara Permohonan Pengajuan Remisi Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara (unduh disini)
17. Kepmen Th 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini)
18. Kepmen Th 2003 tentang Pola Bangunan unit Pelaksana Tehknis Pemasyarakatan (unduh disini)

Baca Selengkapnya.....